Hakimlain, Arsyad Sanusi, pernah membuat tulisan tentang dwangsom di majalah Varia Peradilan yang diterbitkan Mahkamah Agung. Karya para hakim tersebut telah berjasa menemukan kembali jejak dwangsom dalam sistem hukum Indonesia. Istilah dwangsom itu dapat dibaca dari rumusan Pasal 611a ayat (1) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (BRV
RevisiUU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara banyak membawa perubahan penting terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. Paling tidak ada tiga perubahan substansial dalam hukum acara PTUN yang diatur dalam perubahan undang-undang ini. Pertama, pengaturan mengenai juru sita. Kedua, pasal tentang sanksi bagi pejabat yang tidak
MenurutM. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811): 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum; 3.Peradilanumum, agama, tata usaha negara, dan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tidak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya. Sedangkan, peradilan konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusannya final.PutusanBerkuatan Hukum Tetap. Hanya putusan Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara/TUN) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. [1] Menurut Yuslim dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal.159), putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimaksud adalah jika: 1.undangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, adalah: 1Ali Abdullah Teori Praktik Hukum Acara Peradllan Tata Usaha Negara Pasca-Amademen (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.37 . 3 untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan khususnyaSkripsiYuk adalah jasa pembuatan skripsi Hukum Tata Negara. Jika kamu adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir yang terserang galau, karena judul skripsimu tidak kunjung ACC atau bingung menentukan judul skripsi. Maka ada baiknya menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum Tata Negara Padadasarnya, kedua tindakan tersebut tunduk pada asas contrarius actus. Belakangan, sebagaimana temuan Anda, UU 30/2014 kemudian membedakan antara pencabutan dan pembatalan KTUN. Ketentuan mengenai pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014. KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.
PeradilanTata Usaha Negara. Pemberlakuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan menjadikan hukum administrasi negara bergerak menuju paradigma baru, sehingga dibutuhkan penyelarasan dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
